Pada Senin, 23 Desember 2024, perwakilan masyarakat dan Kepala Kampung secara resmi menyerahkan proposal Bantuan Bedah Rumah dan Bantuan Kelompok Wanita Tani (KWT) PKK Tani kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Dinas Pertanian. Penyerahan ini berlangsung di kantor dinas masing-masing dengan disaksikan oleh anggota KWT, dan aparat desa.

Proposal Bantuan Bedah Rumah ditujukan kepada Dinas Perumahan sebagai upaya untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah yang masih tinggal di rumah tidak layak huni. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat dengan menyediakan tempat tinggal yang lebih layak, sehat, dan aman.

Sementara itu, proposal Bantuan Kelompok Wanita Tani PKK Tani diajukan kepada Dinas Pertanian dengan tujuan memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan melalui kegiatan bertani dan bercocok tanam. Bantuan yang diajukan mencakup kebutuhan alat dan bahan pertanian, pelatihan, serta pendampingan dalam pengelolaan usaha tani.

Menurut Ketua Kelompok KWT PKK Tani, program ini merupakan langkah strategis untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. "Kami berharap proposal ini mendapat respon positif dari dinas terkait sehingga kegiatan kami dapat berjalan lebih optimal," ujarnya.

Kepala Dinas Perumahan menyambut baik penyerahan proposal tersebut. Ia menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan verifikasi dan seleksi secara transparan. "Program Bedah Rumah ini memang menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyalurkan bantuan kepada yang benar-benar membutuhkan," ucapnya.

Hal serupa disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian yang menyatakan komitmennya untuk mendukung pemberdayaan KWT di berbagai wilayah. "Kami ingin kelompok-kelompok seperti KWT ini menjadi ujung tombak pembangunan sektor pertanian, terutama dalam memberdayakan perempuan dan meningkatkan hasil tani lokal," ungkapnya.

Proses verifikasi dan evaluasi proposal dijadwalkan selesai dalam beberapa minggu ke depan. Jika disetujui, pelaksanaan program diharapkan dapat dimulai pada  tahun 2025.

Dengan adanya inisiatif ini, diharapkan kebutuhan dasar masyarakat terkait hunian layak dan pemberdayaan ekonomi perempuan dapat lebih terfasilitasi. Masyarakat pun menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah yang terus mendorong program-program pembangunan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan.